Jakarta, Netizen Berisik –Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur sejak Sabtu lalu, 10 Agustus 2024.
Beberapa politikus Partai Golkar mendukung Bahlil jadi Ketum Partai Golkar, sementara yang lain menyebut Kepala BPKM itu tak memenuhi syarat.
Isu Bahlil berupaya menggeser Airlangga dari jabatan ketum sebenarnya sudah lama terendus.
Pada Maret lalu, di Koran Tempo melaporkan Bahlil bakal menjadi Ketum Golkar dibarengi wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi masuk partai beringin itu. Sumber internal Partai Golkar dan kolega menyebut Bahlil akan memberikan jabatan tinggi kepada Jokowi andai menjadi ketum.
Nama Bahlil pun muncul sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Airlangga seiring pernyataan mundur tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Dalam analisanya, ia menjelaskan jabatan Ketum Partai Golkar kerap kali dipegang oleh tokoh yang juga menduduki posisi strategis di pemerintahan. Kriteria itu ada pada Bahlil.
Bahlil diketahui dekat dengan Jokowi. Dilansir dari Majalah Tempo edisi Ahad, 3 Maret 2024, berjudul Ambisi Tinggi Mantan Sopir, keduanya dekat setelah Bahlil menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke-26.
Kala itu Bahlil membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) pada November 2018. Organisasi ini ikut menyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Setelah terpilih kembali sebagai presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, Jokowi lalu memboyong Bahlil masuk kabinet. Awalnya, pada Oktober 2019, Presiden melantiknya sebagai Kepala BKPM. Setelah itu, Bahlil diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada April 2021 seiring pembentukan Kementerian Investasi.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia enggan merespons siapa kira-kira pengganti Airlangga usai mundur dari jabatan ketua umum. Alih-alih merespons peluang Bahlil, Doli mengatakan partainya sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.
“Jangan sampai pengunduran diri Pak Airlangga ini mengganggu konsentrasi Partai Golkar menghadapi Pilkada,” ucapnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2024.Di sisi lain, Golkar akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas pelaksana tugas yang akan menggantikan posisi sementara ketua umum. Doli berujar seluruh wakil ketua umum Golkar berpeluang untuk menjadi pelaksana tugas. “Sebaiknya memang dilakukan secara musyawarah mufakat,” kata dia.
Dukungan untuk Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar
Sementara itu, Bahlil Lahadalia dipastikan tidak akan menjadi pelaksana tugas atau Plt Ketum Partai Golkar . Sebab, Bahlil bukanlah pengurus di Partai Golkar. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Idrus Marham dalam dialog di Kompas TV pada Selasa, 13 Agustus 2024.“Bahlil itu tidak mungkin jadi PLT karena bukan pengurus,” kata Idrus.Kendati tak bisa jadi Plt, menurut Idrus, ada aspirasi dari bawah baik DPD Tingkat 1 dan Tingkat 2, hampir sepakat ingin Bahlil yang menjadi ketua umum. “Apirasi dari bawah, dari DPD I dan DPD II, hampir sepakat ingin supaya Bahlil yang menjadi ketua umum,” kata Idrus.
Sehari sebelumnya, pada Senin, 12 Agustus 2024, Idrus juga telah mengungkapkan bahwa Bahlil merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Airlangga. Pihaknya mengatakan Bahlil ramai dukungan jika maju mencalonkan diri sebagai kandidat ketum. “Ya maju dan saya kira semua dukung. Saya kira semua dari bawah dukung,” kata Idrus Marham melalui sambungan telepon kepada awak media.
Idrus menilai Bahlil layak menjadi ketum lantaran berangkat dari akar rumput. Dia membandingkan dengan sejumlah tokoh Golkar lainnya yang mengisi posisi inti pengurus pusat namun tak berangkat dari keorganisasian tingkat bawah.“Bahlil memenuhi syarat, prestasinya jelas dan dia kader murni. Bahlil itu kader sepatu miring yang artinya melalui proses perjuangan,” katanya.
Dukungan untuk Bahlil juga disampaikan politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga. Ia mengatakan Menteri Investasi itu akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif. Keputusan itu akan dilakukan dalam Munas Golkar yang disebut bakal dipercepat dari jadwal pada Desember 2024. “Nanti Munas secepatnya, nanti Bahlil ketua umum,” ujar Andi seperti dikutip sejumlah media, Ahad, 11 Agustus 2024.
Tak Semua Dukung Bahlil Jadi Ketua Umum Golkar
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono tampaknya kurang sreg jika Bahlil jadi Ketua Umum Golkar. Dia menekankan bahwa siapapun yang akan mencalonkan sebagai Ketum Golkar definitif harus dari kalangan pengurus. Pernyataan ini merespons isu Bahlil dipersiapkan menjadi pucuk pimpinan partai beringin itu.
“Ya, pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi ketua umum. Walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaratan,” kata Agung saat dikonfirmasi wartawan, Senin.
Dia mengatakan, Bahlil bukanlah pengurus Partai Golkar di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, jika Bahlil maju pencalonan Ketum Golkar, maka berpotensi gugur. “Jadi kita tidak bisa menerima calon ketua umum yang tidak pernah duduk sebagai pengurus, apakah pengurus pusat atau daerah. Itu nanti akan gugur dalam seleksi,” kata Agung.
Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK juga menyinggung soal Ketum Partai Golkar harus kader, minimal pernah jadi pengurus lima tahun di level pusat, dan 1 tahun di bawahnya atau provinsi. Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Airlangga akan digantikan Bahlil Lahadalia.
“Kader Golkar itu antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat, dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi,” katanya.
Sosok Ketum Partai Golkar periode 2004-2009 itu juga menolak musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan (Rapim) partai dimajukan menjadi Agustus untuk memilih pengganti Arilangga. JK menegaskan bahwa partai harus menaati aturannya sendiri bahwa munas dan rapim digelar Desember.
“(Ketum) Golkar tradisinya kan dipilih di munas, nah munas masih nanti bulan Desember,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan MetroTV terkait mundurnya Airlangga.
JK menduga adanya tekanan eksternal terhadap Airlangga yang menengarainya memutuskan mundur, meski tidak menepis kemungkinan Airlangga memiliki alasan pribadinya sendiri. Pasalnya, ia menilai Airlangga berhasil memimpin Golkar pada Pemilu lalu, dengan meningkatnya perolehan kursi Golkar di DPR.“Munas itu Desember, oleh karena itu, kita harus taati itu, muruah partai harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga partai harus menyerah, buat apa puluhan juta kader kalau begitu,” kata JK.
Dikutip dari Tempo.com