Jakarta, Netizen Berisik –Harga gas LPG 3 kg akan naik tinggi bila dipasarkan tanpa subsidi dari pemerintah. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut.
“Di dalam setiap tabung LPG 3 kg, ada subsidi pemerintah Rp 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu,” Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno kepada CNBC Indonesia belum lama ini.
Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.
“Apakah kemudian pemerintah akan mengevaluasi subsidinya, ya tentu kami serahkan kepada pemerintah. Tetapi dari segi volume, kita lihat tahun depan ini, berdasarkan asumsi dasar yang sudah kita lakukan, disepakati dengan Kementerian ESDM, itu volume-nya (LPG subsidi) meningkat menjadi 8,17 juta kilo liter,” ungkapnya.
Eddy menyarankan pemerintah melakukan pembatasan penjualan LPG 3 kg. Pemerintah diharapkan bisa mendetilkan siapa saja yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi.
Selain itu subsidi yang diberikan pemerintah melalui produk juga bsia dialihkan langsung kepada masyarakat yang berhak secara tunai.
“Jadi diperkirakan tahun 2026, pemberian subsidi LPG 3 kg yang sudah tidak ada lagi kepada produk. Jadi harga di pasaran itu semuanya sama. Yang kemudian terjadi adalah penerima yang berhak untuk menerima subsidi itu langsung akan dikirimkan, dikreditkan kepada itu langsung kepada rekening mereka masing-masing di bank,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan subsidi dan kompensasi energi bisa terpangkas Rp 671 triliun pada 2025 mendatang. Ini dapat tercapai jika transformasi subsidi dan kompensasi energi bisa dijalankan dalam jangka pendek atau tahun depan.
Mulai dari pengendalian subsidi LPG 3 kilo gram (kg), penerapan tariff adjustment untuk pelanggan listrik non subsidi golongan rumah tangga kaya (3.500 VA ke atas) dan golongan pemerintah, dan pengendalian subsidi dan kompensasi atas BBM Solar dan Pertalite.
Konsumsi BBM Solar dan Pertalite diharapkan juga bisa berkeadlian dengan pengendali kategori. Volume konsumsi BBM bersubsidi dikurangi sebesar 17,8 juta kilo liter.
“Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” tulis dokumen Kerangka Ekonomi Makro.